Golkar Kecam Aksi Premanisme dalam Pilkada

Jakarta - Menjelang masa pemilu kepala daerah (Pilkada), pertarungan antar calon semakin tidak mengindahkan rambu-rambu aturan main. Para kandidat memilih melakukan cara apapun termasuk intimidasi untuk bisa memenangkan kompetisi.

Partai Golkar sangat prihatin dengan semua perubahan yang lebih mengarah pada hal yang negatif itu dalam pilkada. Apalagi dalam beberapa pilkada yang ada, calon yang diusung Golkar yang menjadi sasaran intimidasi dan premanisme politik.

"Kami merasakan ada tidakan-tindakan yang memprihatinkan berupa ancaman dan intimidasi kepada para kandidat. Khususnya kandidat yang diusung Partai Golkar di Tabanan (Bali) dan Boyolali (Jawa Tengah). Aksi premanisme politik ini harus dihentikan," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dalam jumpa pers di kediamannya, Cipinang, Jakarta, Minggu (2/5/2010).

Menurut Agung, aparat kepolisian dan KPU harus bertindak tegas melihat cara-cara provokatif dan intimidatif dari calon yang maju di Pilkada. Sebab, jika hal itu dibiarkan, akan memunculkan kerawanan baru berupa konflik horisontal.

"Kita tidak mau melawan kekerasan dengan kekerasan. Intimidasi dengan intimidasi. Karena itu KPUD dan aparat kepolisian setempat harus bertindak tegas," pinta Agung.

Aksi intimidasi yang dialami calon yang diusung Partai Golkar di Tabanan dan Boyolali adalah perusakan baliho, poster dan spanduk calon. Selain itu, intimidasi berupa 'serangan' dan pengintaian di rumah calon yang diusung Golkar.

"Misalnya merobek-robek spanduk, poster dan baliho. Melakukan ancaman dengan cara-cara yang menimbulkan rasa takut, seperti menebar teror dan isu-isu yang tidak bertanggung jawab," terangnya.

Agung mengaku sudah meminta kepada Kapolri untuk menginstruksikan kepada para Kapolda dan Kapolres untuk menjaga suasana Pilkada bisa berjalan demokratis dan fair. Sebab, jika cara-cara intimidasi dan premanisme tidak ditindak, akan mencederai hasil dari Pilkada itu sendiri.

"Kita kan inginnya menang dan kalah secara demokratis dan terhormat. Karena itu semua harus dikembalikan kepada aturan main yang ada. Yang melanggar harus ditindak tegas. Saya sudah bicara dengan Kapolri," pungkasnya.

KPUD dan Polisi

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPP Partai Golkar urusan Pilkada Sharif Cicip Sutardjo. Menurutnya, prosesi Pilkada di Tabanan dan Boyolali sudah tidak sehat lagi. Karena itu, aparat keamanan dan KPU harus segera mengambil tindakan tegas.

"Kalau kita membiarkan praktek ini, bagaimana hasil Pilkadanya kalau pemimpin yang terpilih menang dengan cara-cara seperti itu," terangnya.

Pengusaha muda ini menambahkan, jika cara-cara intimidatif ini tidak segera diakhiri oleh aparat berwenang, rakyat akan semakin apatis dengan Pilkada. Sebab, rakyat akan merasa suara hatinya tidak bisa disalurkan dengan baik karena adanya hambatan politik terhadap kebebasan menyatakan pendapat.

"Ini akan merusak citra Pilkada kalau dibiarkan. Sebab, rakyat akan tidak peduli lagi dengan Pilkada kalau cara-cara yang tidak demokratis ini dibiarkan," pungkasnya.

Untuk diketahui, selain calon yang diusung Golkar, Pilkada di Tabanan Bali diikuti oleh anak bupati incumbent yang didukung PDIP. Sementara yang di Boyolali diikuti oleh calon dari bupati incumbent, wakil bupati incumbent dari partai lain, dan sekda yang didukung Golkar.
(yid/fay)

sumber - detikNews